Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban

Janpatar Simamora

doi:10.22212/jnh.v15i2.4424

Penguatan Kedudukan dan Kewenangan Konstitusional Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagai Alat Negara dalam Bidang Keamanan dan Ketertiban

Janpatar Simamora

10.22212/jnh.v15i2.4424

| Abstract views: 0 |

Abstract

The Indonesian National Police has a constitutional position as an instrument of the state and its authority rests on two main areas, namely security and public order through the law enforcement process. However, given the institutional position of the National Police under the President, its constitutional position is vulnerable to shifting into a government tool. This research uses normative juridical research using a statutory approach. The results of the discussion show that even though the position of the National Police is under the President, considering the position of the National Police as an instrument of the State, the capacity of the President in this case is as head of state, not head of government. Therefore, it is not allowed to make the Polri a tool of the government. The President must be able to limit himself so that the constitutional position of Polri is not disturbed by the interests of the government, but must be aimed at the interests of the state. In addition, given the broad constitutional authority of Polri, which covers the security and order functions of all levels of society, the granting of such authority must be balanced with an adequate number of personnel, so that Polri is able to play an optimal role in the implementation of all the authority granted.

Keywords

state organs; security and order; the Police

Full Text:

PDF

References

Alfian, Elvi, ‘Tugas Dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Penegak Hukum’, Legalitas: Jurnal Hukum, 12.1 (2020), 27

Amos, HF. Abraham, Katastropi Hukum Dan Quo Vadis Sistem Politik Peradilan Indonesia (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007)

Amostian, Amostian, Yusriyadi Yusriyadi, and Ana Silviana, ‘Reformasi Polri Melalui Penguatan Fungsi Dan Kewenangan Komisi Kepolisan Nasional Dalam Melakukan Pengawasan Eksternal Terhadap Polri’, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 5.3 (2023), 510–22

Arif, Muhammad, ‘Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian’, Al-Adl : Jurnal Hukum, 13.1 (2021), 91–101

Aziz, M Asrul, ‘Strategi Penanganan Pengaduan Masyarakat (Dumas) Guna Meningkatkan Profesionalisme Anggota Polri’, Jurnal Litbang Polri, 26.3 (2023), 148–54

Darmodiharjo, Darji, Pokok-Pokok Filsafat Hukum : Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Darry, Mohammad, and Diah Asri, ‘Problematika Netralitas Polri Di Era Jokowi: Keterlibatan Dalam Politik Praktis Dan Bisnis’, Jurnal Politik Indonesia (Indonesian Journal of Politics), 8.1 (2022), 30–48

Effendy, Marwan, Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi Dan Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum (Jakarta: Referensi, 2012)

Fauzan, Muhammad Rully, Kornelis Antoius, Ada Bediona, ; Farhan, Fadlurahman ; Leonardo, and Ahmad Albar, ‘Moralitas POLRI Dalam Mengembalikan Citra Kepolisian Di Tengah Masyarakat’, 2023, 1–25

Firdausi, Zahidah Dina, and Yusa Djuyandi, ‘HUBUNGAN POLITIK, POLISI DAN MILITER TERHADAP PERKEMBANGAN DEMOKRASI DI INDONESIA PADA ERA REFORMASI Zahidah’, Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional, 3.1 (2024), 1–10

Gaussyah, Peranan Dan Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Jakarta: Kemitraan, 2014)

Kariawan, I made, Haerani, and Sri Karyati, ‘Peran Tentara Nasional Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia’, Unizar Recht Journal, 1.4 (2022), 476–85

Kelsen, Hans, Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif (Bandung: Nusa Media, 2011)

Muhammad, Farouk, Sistem Kepolisian Di Amerika Serikat (Suatu Pengantar) (Jakarta: Penerbit Restu Agung, 2001)

Muradi, Polmas Dan Profesionalisme Polri (Bandung: PSKN Unpad, 2010)

Nasrullah, ‘Tinjauan Terhadap Independensi Komisi Polisi Nasional Dalam Perspektif Lembaga Negara Independen’, UNES Law Review, 5.4 (2023), 3381–93

Nawawi, Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005)

Niru Anita Sinaga, and Dwi Atmoko, ‘Kesiapan Sistem Hukum Indonesia Dalam Transformasi Masyarakat Dari 4.0 Menuju 5.0’, Krtha Bhayangkara, 17.1 (2023), 119–26

Rahardjo, Satjipto, Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)

Rokilah, Rokilah, ‘Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law’, Nurani Hukum, 2.1 (2020), 12

Simamora, Janpatar, ‘Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945’, Jurnal Dinamika Hukum, 14.3 (2014), 547–61

Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Ke (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Sugiri, ‘PEMAHAMAN KEDUDUKAN DAN FUNGSI POLRI DALAM STRUKTUR ORGANISASI SISTEM KENEGARAAN’, Jurna Ilmu Kepolisian, 17.3 (2023), 1–21

Sunarso, Siswanto, Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)

Surbakti, Farrel Eden, and Ali Abdilah, ‘PERBANDINGAN KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM KONSTITUSI YANG PERNAH BERLAKU DI INDONESIA’, Jurnal Hukum & Pembangunan, 51.1 (2021), 146–58

Tamrin, Husni, ‘Menyoal Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Sebagai Negara Demokrasi’, Jurnal Legalitas (JLE), 1.01 (2023), 125–35

Tauda, Gunawan A, Komisi Negara Independen (Yogyakarta: Genta Press, 2011)

Yaqin, M Ainul, Madiasa Ablisar, M Hamdan, and Mahmud Mulyadi, ‘Urgensi Pemusatan Penyelidikan Dan Penyidikan Tindak Pidana Pada Tingkat Polres Dikaitkan Dengan Tugas Dan Fungsi Polri Dalam Mengayomi , Melayani , ( Studi Pada Polrestabes Medan )’, Locus: Journal of Academic Literature Review, 2.5 (2023), 377–89

DOI: https://doi.org/10.22212/jnh.v15i2.4424