MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN (MKD) DAN PENEGAKAN KODE ETIK DPR RI (DPR HONORARY COUNCIL AND THE ENFORCEMENT OF THE CODE OF ETHICS)

Abstract

DPR Honorary Council (MKD) formerly known the Honorary Board (BK) is one of parliament’s complimentary organ in upholding the honor and dignity of Members of Parliament (MPs) as people’s epresentative. MKD plays its function in monitoring the behavior of MPs as regulated in the Rules of Conduct and Code of Ethics. Some cases of violations in 2015 are the involvement of a MPs in Freeport scandals, brawling and showing bad manner in meeting chairman, and getting involve in the campaign of US presidential candidates led to the MKD trials and sanctions. Some hearings of MPs violations has demonstrated MKD’s failure in making firm sanctions. This article aims to provide inputs to MKD to be able to act decisively with other parties in monitoring, investigating and putting sanctions to minimize code violations. This article uses mix approaches of library and cases studies.

Abstrak

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dulu bernama Badan Kehormatan (BK), adalah salah satu alat kelengkapan DPR RI dalam menegakan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. MKD memiliki fungsi melakukan pemantauan dalam rangka fungsi pencegahan terhadap perilaku anggota agar tidak melakukan pelanggaran atas kewajiban anggota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Tata Tertib dan Kode Etik DPR. Beberapa kasus pelanggaran kode etik sepanjang tahun 2015 seperti terlibatnya salah satu anggota DPR RI dalam skandal Freeport, perkelahian sesama anggota dewan, dan pertemuan ketua dan wakil ketua DPR RI dalam kampanye salah satu kandidat presiden Amerika Serikat berujung pada persidangan MKD dan pemberian sanksi. Beberapa sidang MKD mengenai kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota DPR yang belum jelas keputusannya menjadi gambaran ketegasan MKD. Tulisan ini bertujuan memberikan masukan kepada MKD sebagai salah satu alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap untuk bertindak tegas serta bekerjasama dengan pihak lain dalam upaya pemantauan, pencegahan, penyelidikan dan pemberian sanksi tegas dalam meminimalisir pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota DPR. Artikel ini menggunakan studi literatur dan studi kasus dalam pendekatan masalah.