TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PROGRAM LEGISLASI NASIONAL
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Amiruddin dan Asikin, Z. (2016). Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
Asshiddiqie, J. (2012). Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Jakarta: Sinar Grafika.
Badan Legislasi DPR RI. (2009). Evaluasi Prolegnas 2005-2009. Jakarta: Badan Legislasi DPR RI.
Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2008). Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN. Jakarta: BPHN Kemenkumham.
Marbun, S.F. (1997). Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, Yogyakarta: Liberty.
MD, Mahfud. (2012). Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
Mertokusumo, S. (1996). Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Liberty, Yogyakarta.
Rahardjo, S. (2006). Ilmu Hukum Cetakan Keenam.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Siahaan, M. (2012). Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
Siahaan, P. (2012). Politik Hukum Pembentukan Perundang-undangan Pasca Amandemen UUD 1945. Jakarta: Konpress.
Soekanto, S dan Mamudji, S. (2006). Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat. Jakarta
: PT RajaGrafindo Persada.
Soimin dan Mashuriyanto. (2013). Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Yogyakarta: UII Press.
Tutik, T.T. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandement UUD 1945, Cetakan Pertama. Jakarta: Penerbit Cerdas Pustaka.
Wahyono, P. dkk. (1989). Kerangka Landasan Pembangunan Hukum. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
Jurnal/ Artikel
Malik. (2009). Telaah Makna Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi yang Final dan Mengikat, Jurnal Konstitusi, Vol. 6, No. 1, April.
Putuhena, M.I.F. (2012). Politik Hukum Perundang- Undangan dalam upaya meningkatkan kualitas produk legislasi, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 1. No. 3, Desember.
Riwanto, A (2016). Strategi Politik Hukum Meningkatkan Kualitas Kinerja DPR RI Dalam Produktivitas Legislasi Nasional, Jurnal Cita Hukum, Vol.4 No.2, Juli.
Sambuari, F.P. (2013). Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi, Lex Administratum, Vol.I/No.2/Apr-Jun.
Dokumen Resmi
Mahkamah Konstitusi. (2017). Laporan Tahunan 2016: Harmoni Sosial dan Budaya Demokrasi yang Berkeadilan. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.
Data Internet
DPR, Prolegnas 2015-2019, (online), (http://www. dpr.go.id/uu/prolegnas-long-list, diakses tanggal 27 Maret 2017)
Ketua MK: 29% UU Dibatalkan Karena Tidak Berkualitas, (online), (http://news.liputan6. com/read/475147/ketua-mk-29-uu-dibatalkan- karena-tak-berkualitas, diakses tanggal 25 November 2016).
Hukum Dasar dan Peraturan Perundang-Undangan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI). (2002). Perubahan Pertama Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.
Undang-Udang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, LN Tahun 2011 Nomor 82, TLN Nomor 5234.
Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No. 8 Tahun 2011, LN Tahun 2011 Nomor 70, TLN Nomor 5226.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.