MODEL ALTERNATIF PENDANAAN PARTAI POLITIK
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Asshiddiqie, Jimly. (2008). Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Paska Reformasi, Jakarta: Buana Ilmu Populer.
Budiardjo, Miriam. (2013). Dasar-Dasar Ilmu Politik,
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
EE, Schattschneider. (1942). Party Government, New York: Rinehart.
Junaedi, Veri, dkk., 2011. Anomali Keuangan Partai Politik, Pengaturan dan Praktik, Jakarta: Kemitraan.Meny, Yves and Andrew Knapp. (1998). Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany, third edition, Oxford University Press.
Nassmacher, Karl Heinz. (2014). The Established Anglophone Democracies, Extracted from Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance. (Dapat diunduh di http://www.idea.int/publications/funding- of-political-parties-and-election-campaigns/ upload/ foppec_p8.pdf, diakses 17 Juli 2017).
Ohman, Magnus dan Hani Zainulbhai. Political Finance Regulation: The Global Experience, Whasington DC: International Fondation For Electoral Systems, (Dapat diunduh di http:// www.eods.eu/ library/IFES.Political_Finance_ Regulation_The_Global_Experience.pdf, diakses 17 Juli 2017).
Piccio, D. R., (2014). Northern, Western and Southern Europe, Extracted from Funding of Political Parties and Election Campaigns: A Handbook on Political Finance, Stockholm: International Institute for Democracy and Electoral Assistance, (Dapat diunduh di http://www.idea. int/publications/funding-of-political-parties- and-election-campaigns/upload/foppec_p7.pdf, diakses 17 Juli 2017 )
Saidi, Muhammad Djafar. (2011). Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
Sinamo, Nomensen, (2009). Hukum Anggaran Negara, Tangerang: Pustaka Mandiri.
Supriyanto, Didik dan Lia Wulandari. (2012). Bantuan Keuangan Partai Politik, Metode Penetapan Besaran, Transparansi, dan Akuntabilitas Pengelolaan, Jakarta: Yayasan Parludem.
Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto. (2011). Pengendalian Keuangan Partai Politik, Seri Demokrasi Elektoral Buku 10, Jakarta: Kemitraan.
Jurnal
Hadin, Ahmad Fikri. (2015). Transparansi dan Akuntabilitas Sumbangan untuk Partai Politik, Jurnal Dialogia Iuridica, Vol. 6 No. 2.
Manurung, Tohar Rudolf Effendi. (2015). Perkembangan Politik Hukum Pertanggungjawaban Partai Politik Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Negara Pasca Reformasi, Jurnal Yustisia, Edisi 91, Januari.
Permadi, Bagus. (2015). Pandangan Pengurus Partai Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pelaporan Keuangan Partai Politik, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Vol. 4 No. 7.
Pinilih, Sekar Anggun Gading. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 29, Nomor 1, Februari.
Saputra, Refki. (2013). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye Melalui Pembatasan Transaski Keuangan Tunai, Jurnal Pemilu dan Demokrasi, Vol. 6.
Makalah Dan Laporan
Hafild, Emmy. 2008. Standar Akuntansi Keuangan Khusus Partai Politik, Laporan Studi, Jakarta: Transparency Internasional Indoensia dan IFES.
Transparansi Indonesia, Laporan Hasil Pengukuran Tingkat Transparansi Pendanaan Partai Politik Di Tingkat Dewan Pimpinan Pusat, (https://ti.or.id/ media/documents/2013/04/16/f/u/full_report. pdf. diakses 11 Juli 2016).
Minan, Ahsanul, Menggagas Reformasi Pendanaan Partai Politik Melalui Subsidi Negara Kepada Partai Politik, Makalah di Jakarta, 17 November 2015.
Seksi Informasi Hukum Badan Pemeriksa Keuangan, Pemeriksaan Bantuan Keuangan Partai Politik Dalam Rangka Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Partai Politik Yang Transparan dan Akuntabel, makalah tanpa tahun, (dalam jdih. bpk.go.id/?p=44543, diakses pada 10 Agustus 2017).
Peraturan Perundang-Undang-Undangan
Republik Indonesia, UUD 1945.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 3062).
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3809).
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4251).
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4801).
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5189).
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara
Indonesia Nomor 5351).
Website
Anggaran Kenaikan Dana Parpol Ditargetkan Masuk APBN-P 2017, (online), (https://news.detik.com/ berita/d-3548279/anggaran-kenaikan-dana- parpol-ditargetkan-masuk-apbn-p-2017, diakses 29 Agustus 2017).
Ide Dana Parpol Rp. 1 Triliun, Tjahyo Biar Enggak Korupsi, (Online), (https://m.tempo.co/read / news/2015/03/10/078648597/ide-dana-parpol- rp-1-triliun-tjahjo-biar-enggak-korupsi, diakses tanggal 11 Juli 2016).
Indra Perwira dalam CNN Indonesia, 2015, RP. 1 Triliun per Tahun Bentuk Degradasi Moral Parpol, (Online), (https://www.cnnindonesia. com/politik/20150317091824-32-39630/rp-1-triliun-per-tahun-bentuk-degradasi-moral- parpol/, diakses 4 Agustus 2017).
KPK Dorong Transparansi Partai Politik, (Online), (https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran- pers/3768-kpk-dorong-transparansi-partai- politik, diakses 20 Agustus 2017).
Pidato Persembahan Abraham Lincoln dalam Pemakaman Nasional di Gettysburg di Pennsylvania 19 November 1863, (Online), (https://etc.usf.edu/lit2go/pdf/passage/4822/ a-lincoln-anthology-003-the-gettysburg- address.pdf, diakses 10 Agustus 2017).
Political Parties, (Online), (https://www.opensecrets. org/parties/index.php?cmte=&cycle=2016, diakses pada 16 Juli 2016.
Ramai-Ramai Kampanye Melalui Televisi, (Online), (http://www.theindonesianinstitute.com / beramai-ramai-kampanye-melalui-televisi/, diakses 11 Juli 2016.
Sri Mulyani Kabulkan Dana Parpol Naik Jadi Rp. 1.000 Per Suara, (Online), (https://www.cnnindonesia. com/politik/20170827144633-32-237599/ sri-mulyani-kabulkan-dana-parpol-naik-jadi- rp1000-per-suara/, diakses 28 Agustus 2017).
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
Refbacks
- There are currently no refbacks.