PERFILMAN INDONESIA: PERKEMBANGAN DAN KEBIJAKAN, SEBUAH TELAAH DARI PERSPEKTIF INDUSTRI BUDAYA (CINEMA IN INDONESIA: HISTORY AND GOVERMENT REGULATION, A CULTURAL INDUSTRY PERSPECTIVE)

Handrini Ardiyanti
| Abstract views: 2901 | views: 1440

Abstract

Law of cinema’ believed that it was important to increase the film industry. To find out how the film policy affect the development of film industry in a country can be known, among others, by doing a history study. Therefore, it is necessary to studies the history of film development of the Indonesia Film Industries. The history of Indonesia Film Industris then explored with concepts related to the culture industry. From the results of the study is expected to be known policies that can encourage the development of the Indonesian film industries. From the results of the study is known the number that is expected to support the development of Indonesian film. Production policy by providing support for the development of film schools, help the producers film get the access to capital with fund to funds system, improving censorship sensors that adopt the film production process, encouraging the existence of policies that allow the development of the concept of community cinema, supporting the promotion of Indonesian films with various other forms of government under the coordination of the Creative Economic Agency, and Cultivate pride in Indonesian films through an improved cultural strategy.

 

Abstrak

Kebijakan perfilman yang diterapkan negara mempengaruhi perkembangan industri perfilman di negara tersebut. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan perfilman mempengaruhi perkembangan industri perfilman di suatu negara dapat diketahui antara lain dengan cara melakukan studi sejarah. Karena itu, perlu dilakukan studi sejarah untuk untuk mengetahui sejarah perkembangan perfilman Indonesia. Sejarah perkembangan perfilman tersebut ditelaah dengan konsep-konsep terkait dengan industri budaya. Dari hasil telaah diharapkan dapat diketahui kebijakan yang dapat mendorong perkembangan industri perfilman Indonesia. Dari hasil telaah diketahui sejumlah kebijakan yang diharapkan dapat mendukung perkembangan perfilman Indonesia. Kebijakan tersebut meliputi tahapan produksi dengan memberikan dukungan maksimal bagi tumbuh berkembangnya sekolah film, membantu permodalan dengan sistem fund to funds, memperbaiki kebijakan sensor yang mempertimbangkan proses produksi film, mendorong adanya kebijakan yang memungkinkan tumbuh berkembangnya konsep bioskop komunitas, mendukung promosi film Indonesia dengan melibatkan berbagai komponen pemerintahan lainnya dibawah koordinasi Badan Ekonomi Kreatif, dan menumbuhkembangkan kebanggaan pada film Indonesia melalui strategi ekspansi budaya

Keywords

cinema; cinema industries; popular culture; creative industries; Film; Industri Perfilman; Industri Budaya; Industri Kreatif.

Full Text:

PDF

References

Buku

Armando, Ade. (2016). Televisi Indonesia di Bawah

Kapitalisme Global, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Biran, Misbach Yusa (2009). Sejarah Film 1900-1950: Bikin Film di Jawa, Jakarta: Komunitas Banu.

Bucland, Warren.(2008). Film Studies, London: Mc.Graw Hill Companies.

Hong, Euny. (2015). Korea Cool, Strategi Inovation di Balik Ledakan Korea, Yogyakarta: Bentang.

Ibrahim dan Subandy, Idi. (2004). Dari Nalar Keterasingan Menuju Nalar Pencerahan: Ruang Publik dan Komunikasi dalam Pandangan Soedjatmoko. Yogyakarta: Jalasutra

Jauhari, Haris. (1992). Layar Perak: 90 tahun Bioskop di Indonesia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama dan Dewan Film Nasional.

Nugroho, Garin dan Herlina,Dyna (2015). Krisis dan Paradoks Film Indonesia, Jakarta: PT.Kompas Media Nusantara.

Tjasmadi, H.M. Johan. (2008). 100 Tahun Bioskop Indonesia (1999-2000). Bandung: Megindo Tunggal Utama.

Villarejo, Amy. (2007). The Basic Film Studies, Canada: Routledge.

Witkin, Robert W. (2003). Adorno On Popular Culture, London: Routledge.

Jurnal

Alkhajar, Eka Nada Shofa (2010). Masa-Masa Suram Dunia Perfilman Indonesia (Studi Periode 1957- 1968 dan 1992-2000), Jurnal Komunikasi Massa UNS Vol 3 No 1 Januari 2010.

Hesmondhalgh, David & Pratt, Andy C. (2005). Cultural Industries And Cultural Policy. International journal of cultural policy, Vol. 11, No. 1

KIM, Milim. (2011). The Role of the Goverment in Cultural Industry: Some Observations From Korea’s Experince, Keio Communication Review No.33.

Reksa, Abdul Fikri Angga. (2015). Kritik Terhadap Modernitas: Dialectic Of Englihtement Theodor W.Adorno dan Max Horkheimer, Jurnal Kajian Wilayah, Vol.6 No.1.

Koran dan Majalah

Gunawan, Ryadi. (1990). Sejarah Perfilman di Indonesia, Majalah Prisma No.5, Tahun XIX.

Irwansyah, Ade. (2012). Tahukah Anda: Tentang Film Bisu Kita?, Tabloid Bintang, 1 Maret.

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Deputi Bidang Seni dan Film Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perfilman; Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perfilman Deputi Bidang Seni dan Film Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. (2004). Kajian Peredaran dan Pemasaran Film Indonesia. Kajian Peredaran dan Pemasaran Film Indonesia. Jakarta.

Kristanto, JB. (2004). Nonton Film Nonton Indonesia, Kompas, hlm.xiii-xiv

Majalah Delta Film, No. 4 Tahun I, 31 A gustus 2010. Merdeka, 13 Maret 1956.

Shen, Krishna. (1990). Persoalan-persoalan Sosial dalam Film Indonesia, Majalah Prisma No.5, Tahun XIX.

Karya Tulis Yang Tidak di Publikasikan

Salim, Ryan Christian. (2016). Strategi Cool Japan Initiative dalam Ekspansi Industri Kreatif Jepang, Skripsi, Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin Makassar.

Agustin, Sari Monik. (2013). Isu Lokalitas Dalam Film Indonesia (Kajian Counter Hegemony Dalam Film Indonesia 1999–2012), makalah Seminar Komunikasi Indonesia dalam Membangun Peradaban Bangsa atas bantuan pendanaan seminar dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat– Universitas Al Azhar Indonesia (LP2M–UAI).

Mahariana, Laila. (2010). Peranan Lembaga Sensor Film (LSF) Dalam Menegakkan Perlindungan Konsumen di Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Laman

Baudrillard, Jean. (1983). Simulations, English edition translated by Paul Foss et al, (online), (https://ia801605. us.archive.org /19/items/ Simulations1983/ Baudrillard_ Simulations.pdf, diakses 5 Oktober 2016).

Bisnis Indonesia. (2013). Ironi Industri Perfilman Tanah Air, (online), (http://koran. bisnis.com/read/20130417/250/9160/ironi- industri-perfilman-tanah-air, diakses 3 Februari 2017).

Cinemaxxtheater.com. (2015). Cinemaxx Resmikan Bioskop Baru Di Metropolis Town Square, Kota Tangerang, (online), (https://www. cinemaxxtheater.com/NewsDetails.aspx?id=23 diakses 7 Februari 2017).

Gatra. (2012). Peta Awal Industri Film Indonesia, (online), (http://arsip. gatra.com/2012-01-09/majalah/artikel. php?id=150907 diakses 6 Februari 2017).

Hukum Online. (2002). Cerita Monopoli di Balik Sukses Bisnis Grup 21 Cineplex, Rabu, 17 Juli 2002, (online), (http://www.hukumonline. com/berita/baca/hol6035/cerita-monopoli-di- balik-sukses-bisnis-grup-21-cineplex diakses 7 Februari 2017).

Info Sumbar. (2016). Padang Akhirnya Mempunyai Bioskop Yang Representatif, (online), (http://www.infosumbar.net/berita/ berita-sumbar/padang-akhirnya-mempunyai- bioskop-yang-representatif/ diakses 8 Februari 2017).

Merdeka. (2014). Cerita Monopoli di Balik Sukses Bisnis Grup 21 Cineplex, (online), (https://www.merdeka.com/uang/lippo- bikin-jaringan-bioskop-saingi-21-dan-blitz.html, diakses 7 Februari 2017).

Muvila.com. (2015). Film Sejarah Korea Selatan Adalah Film Sepuluh Juta Umat, (online), (http://www.muvila.com/ film/artikel/film- sejarah-korea-selatan-adalah-film-sepuluh-juta- umat--150916k.html diakses 8 Februari 2016).

Putra, M. Andika. (2016). Industri Film Korea Selatan Juga Pernah Alami ‘Kiamat’, (online). (http://www.media indonesia. com/news/ read/57529/belajar-dari-industri- film-korea/2016-07-22#sthash. MEFNUOtN. dpuf CNN Indonesia, diakses 8 Februari 2017).

Tempo. (2016). Potong Kartel Bioskop, Pemerintah Cabut DNI Industri Film, (online), (https://m.tempo.co/read/ news/2016/02/11/090744110/potong-kartel- bioskop-pemerintah-cabut-dni-industri-film diakses 8 Februari 2016) .

UKEssays. (2017). Development of the Korean film industry, (online), (https://www.ukessays. com/essays/media/development-of-the- korean-film-industry-media-essay.php/ diakses 19 Mei 2017).

Varia.id. (2015). Pajak Film Indonesia Tidak Bersahabat, (online), (http://www.varia. id/2015/02/06/pajak-film-indonesia-tidak- bersahabat/#ixzz4Y4LH47q2 diakses 8 Februari 2017).

Viva co.id. (2016). Abu Dhabi Incar Investasi Bioskop di Indonesia, (online), (http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/755096-abu-dhabi- incar-investasi-bioskop-di-indonesia diakses 6 Februari 2017).

Wawancara

Wawancara dengan Andrew Parinussa, Mahasiswa Institut Kesenian Makassar sekaligus peraih nominasi pada International Students Creative Awards (ISCA) 2013 di Osaka, Japan untuk film yang disutradarainya berjudul Adoption. Wawancara tersebut dalam kerangka kegiatan Pengumpulan Data guna penyusunan Draft Revisi UU Perfilman oleh Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2015.

Bahan Lain

Surat Dewan Film Indonesia No: Srt/330/18/ DFI/1964, tentang Penutupan Bioskop, 18 April 1964.

UU No.33 Tahun 1999 Tentang Perfilman.

Copyright (c) 2020 Kajian
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Refbacks

  • There are currently no refbacks.