ASPEK POLITIK PEMERINTAHAN DARI RENCANA PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA RI

Abstract

The planning of state capital move or IKN's has long history notes for the Republic of Indonesia, even before or after 1945. The Jokowi administration's after the last elections of 2019, showed ideas to move capital stronger confirm and has appointed the State Ministry of Development Planning as an institution that coordinates the map of planning steps to realize state capital transfers. Although in years of the 2020s, the Jokowi-Ma'ruf Amien government has already made decisions to postpone the transfer of capital an idea realizations as an impact of global disaster the pandemic of Covid 19 exposure, the plan of capital transfers still considered important as the basis to develop further Indonesia's region in the future. There is an aspect of governance that is strategically related to the state capital transfer plan. It can not be separated each one another for success to achieve their goals. The governance aspect of the IKN's contain substances where related earlier: the separation center of Government and business, as a symbol of national identity, and political parties map. By using the concept of entrepreneurial governments and governability, these articles indicate that capital transfers need to manifest in the clear frameworks in their every stage. The fundamental point from that framework is about the necessity of transition periods move from Jakarta city capital to the region of the IKN area of East Kalimantan. Here need a kind of strong leadership, though, as a level of City Managers in the Authority Body of IKN's. The needs of such leadership for the Authority Body thereby are their task assignment and authority will face off not only with the technical matters city management but also with the political organizations of parties and business communities who are strong linkages ownership.

Abstrak

Rencana Pemindahan Ibukota Negara (IKN) memiliki catatan sejarah yang panjang bagi Republik Indonesia, bahkan baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan RI tahun 1945. Pemerintahan Jokowi setelah Pemilu 2019 lalu menunjukkan gagasan untuk memindahkan Ibukota semakin kuat ditegaskan dan telah menunjuk Kementerian Negara PPN/Bappenas sebagai lembaga yang mengkoordinasikan peta perencanaan langkah untuk realisasi pemindahan Ibukota Negara. Meskipun ditahun 2020, Pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amien sudah mengambil keputusan untuk menunda realisasi gagasan pemindahan Ibukota Negara sebagai akibat terpaan bencana global pandemi Covid 19, tetapi rencana IKN masih dipandang penting sebagai basis pengembangan kewilayahan Indonesia dimasa depan. Terdapat aspek politik pemerintahan yang strategis terkait rencana pemindahan IKN yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan satu sama lain guna keberhasilan tujuan yang ingin dicapainya. Aspek politik pemerintahan rencana IKN memiliki muatan substansi yang saling terkait tadi yaitu: pemisahan pusat pemerintahan dan bisnis, sebagai simbol identitas nasional, dan peta politik kepartaian. Penelitian ini dengan menggunakan konsep tentang pemerintahan wirausaha dan kapasitas politik memerintah menemukan indikasi bahwa rencana IKN perlu diwujudkan dalam kerangka yang jelas di setiap tahapannnya. Point mendasar dari kerangka tadi adalah mengenai keperluan periode transisi dari pemindahan Ibukota di Jakarta ketika dipindahkan di areal IKN kawasan Kalimantan Timur. Di sini membutuhkan semacam kepemimpinan politik yang kuat sekalipun level City Manager dalam Badan Otorita IKN. Kebutuhan kepemimpinan bagi Badan Otorita demikian mengingat tugas-tugas dan kewenangan mengelola IKN akan berhadapan tidak saja dengan soal-soal teknis pengelolaan kota, tetapi juga akan berhadapan dengan kepentingan politik organisasi politik kepartaian dan para pebisnis yang memiliki jaringan kuat.