PENERAPAN OMNIBUS LAW DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Abstract

Many laws and regulations that regulate labor issues and the inconsistency between regulations are some of the factors causing investment in Indonesia to stagnate. To increase investment, the Government and the DPR formed Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation by simplifying several laws and regulations, including labor regulations, by using the omnibus law technique. Omnibus law is a process of simplifying laws and regulations. This technique raises the pros and cons of legal experts regarding its legitimacy in the legal system in Indonesia. This paper will discuss the application of the omnibus law in labor law in Indonesia. The discussion founds that the omnibus law has been applied in the making of several laws. In the human resources, Law No. 13 of 2003 concerning Manpower results from a simplification of six ordinances and nine laws. It is just that forming Law no. 13 of 2003 is not easy because it has to accommodate many interests, takes a long time, and is expensive. Most recently, Law no. 11 of 2020 concerning Job Creation, the deliberation process at the DPR does not take long. It is just that the Government has long prepared it, and when it is promulgated, it immediately faces many judicial reviews.

Abstrak

Banyaknya aturan perundang-udangan yang mengatur masalah ketenagakerjaan dan adanya ketidaksingkronan antar aturan menjadi salah satu faktor penyebab investasi di Indonesia berjalan stagnan. Demi meningkatkan investasi, Pemerintah bersama DPR membentuk UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan termasuk aturan ketenagakerjaan dengan menggunakan teknik omnibus law.  Omnibus law merupakan proses penyederhanaan peraturan perundang-undangan. Penggunaan teknik ini menimbulkan pro dan kontra para ahli hukum terkait legitimasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Tulisan ini akan membahas mengenai penerapan omnibus law dalam hukum ketenagakerajaan di Indonesia.  Dalam pembahasan ditemukan bahwa omnibus law telah diterapkan dalam pembuatan beberapa UU. Di bidang ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan hasil penyederhanaan dari enam ordinansi dan sembilan undang-undang. Hanya saja memang proses pembentukan UU No. 13 tahun 2003 tidak mudah karena harus mengakomodir banyak kepentingan, memakan waktu lama dan biaya besar. Sedangkan yang terbaru, UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, proses pembahasannya di DPR memang tidak memakan waktu lama hanya saja telah lama dipersiapkan oleh Pemerintah dan saat diundangkan langsung menghadapi banyak judicial review.