PENEGAKAN HUKUM ATAS PENGGUNAAN LAMPU ISYARAT DAN SIRENE PADA KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN RAYA

Abstract

The misuse of signal lights and sirens in motorized vehicles is very disturbing to society today. Many official vehicles and private vehicles use signal lights and sirens in their vehicles even though they do not have the right to use them. In addition, users of signal lights and sirens without rights often ask to be given the primary right to use the road, which is becoming very troubling for road users who have the same rights as citizens to use the road. The problems in this paper are how to regulate the use of signal lights and sirens in motorized vehicles and how to enforce the law on unauthorized users of signal lights and sirens on motorized vehicles. This paper aims to provide knowledge in the field of law and provide input to legislators. Regulations for the use of signal lights and sirens are regulated in Article 59 of the LLAJ Law. Those who have the right to use signal lights and sirens are: police vehicles; detention vehicles; TNI escorts; fire engines; ambulances; red cross vehicles; hearses; toll road patrol vehicles; traffic monitoring and infrastructure vehicles; public facility maintenance and cleaning vehicles; cranes; and transportation for particular items. Factors that influence law enforcement on signal lights and sirens are legal, law enforcers, and society. The principle of equality before the law is the main principle in law enforcement, so anyone can be sanctioned if they violate the laws and regulations.

Abstrak

Aturan penggunaan lampu isyarat dan sirene diatur dalam Pasal 59 UU LLAJ yaitu untuk mobil polisi, kendaraan tahanan, pengawalan TNI, pemadam kebakaran, ambulans, palang merah, rescue,  mobil jenazah, kendaraan patrol jalan tol, pengawasan sarana dan prasarana lalu lintas, perawatan dan pembersihan fasilitas umum, derek kendaraan, serta angkutan barang khusus. Dalam praktek di lapangan ternyata terjadi penyalahgunaan lampu isyarat dan sirene pada kendaraan bermotor menjadi sangat meresahkan masyarakat saat ini. Pengguna kendaraan dinas dan juga kendaraan pribadi banyak yang tanpa hak menggunakan lampu isyarat dan sirene di kendaraannya. Selain itu, pengguna atas lampu isyarat dan sirene tanpa hak ini juga seringkali meminta untuk diberikan hak utama dalam penggunaan jalan. Hal ini menjadi sangat meresahkan bagi para pengguna jalan yang memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk menggunakan jalan. Permasalahan dalam tulisan ini, yaitu tentang pengaturan dalam peraturan perundang-undangan tentang penggunaan lampu isyarat dan sirene pada kendaraan bermotor tertentu dan penegakan hukum atas penyalahgunaan penggunaan lampu isyarat dan sirene tersebut. Tulisan ini diharapkan juga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada setiap orang terhadap penggunaan lampu isyarat dan sirene serta dapat memberikan masukan kepada pemerintah sebagai pihak pembuat regulasi. Faktor yang memengaruhi penegakan hukum terhadap penggunaan lampu isyarat dan sirene yaitu tentang penegakan hukum yang seharusnya dilakukan oleh polisi jalan raya untuk menegakkan hukum terhadap penyalahgunaan ketentuan Pasal 59 UULAJ. Polisi jalan raya sebagai penegak hukum berkewajiban untuk memberikan sanksi terhadap siapapun yang melanggar ketentuan Pasal 59 UULAJ, karena setiap orang sama di depan hukum (the equality before the law).