Kerja Sama KPK dan SFO dalam Penanganan Kasus Suap Garuda Indonesia Berdasarkan Kerangka UNCAC [Cooperation Between KPK and SFO in Handling The Indonesian Garuda Bribery Case Based on UNCAC Framework]

Abstract

The Garuda Indonesia bribery case is a transnational bribery case in the private sector involving several countries, including Indonesia. This article uses descriptive qualitative research methods supported by analysis of liberal institutionalism theory, the concept of complex interdependence and the concept of corruption with the aim of describing how the KPK and SFO collaborated in uncovering this case. This article describes data from interviews with related parties such as the KPK as an institution that carries out cooperation and also the Ministry of Law and Human Rights as a formal inter-state liaison body. This collaboration is carried out based on an international legal instrument, that is United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), which is a joint legal agreement that focuses on preventing world-class corruption. Through this collaboration, information and data that are important in this case can be obtained by exchanging information between the two parties, although the final outcome of the case settlement scheme is different due to differences in the legal systems of the two countries. This article is divided into several parts that are: introduction, theoretical framework, research methods, The Garuda Indonesia bribery case, UNCAC as cooperation framework, Cooperation between KPK and SFO in Garuda Indonesia bribery case and the Challenges and Obstacles in Cooperation and the last is Conclusions.

Abstrak

Kasus suap Garuda Indonesia merupakan kasus penyuapan transnasional di sektor swasta yang melibatkan beberapa negara, termasuk Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang didukung dengan analisis dari teori liberal institusionalisme, konsep interdependensi kompleks serta konsep korupsi dengan tujuan untuk menggambarkan bagaimana kerja sama yang dilakukan KPK dan SFO dalam mengungkap kasus ini. Artikel ini memaparkan data dari hasil wawancara dengan pihak terkait seperti KPK sebagai lembaga yang menjalankan kerja sama dan juga pihak Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai badan penghubung antar negara yang bersifat formal. Kerja sama ini dilakukan berdasarkan instrument hokum internasional yakni United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang merupakan kesepakatan hukum bersama yang berfokus pada pencegahan tindak pidana korupsi tingkat dunia. Melalui kerja sama ini, Informasi dan data merupakan hal yang penting dalam kasus ini dapat diperoleh dengan pertukaran informasi antar kedua pihak, walaupun hasil akhir skema penyelesaian kasus berbeda karena perbedaan system hukum kedua negara. Artikel ini dibagi menjadi beberapa bagian yaitu pendahulan, kerangka teori, metode penelitian, kasus suap garuda Indonesia, kerangka kerja sama UNCAC, kerja sama KPK dan SFO dalam kasus suap Garuda Indonesia dan Tantangan dan Hambatan dalam Kerja sama serta kesimpulan.