Peran DPR RI dalam Mewadahi Aspirasi Publik: Studi Kasus Gresik–Lamongan

Abstract

Penelitian ini membahas peran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam menyalurkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihan Gresik dan Lamongan. Melalui metode pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini menyoroti dinamika komunikasi politik yang terjadi selama masa reses, yakni saat anggota legislatif turun langsung ke konstituen untuk mendengarkan masukan dan keluhan masyarakat. Teori sistem politik David Easton, teori representasi politik dari Pitkin dan Mansbridge, serta pendekatan hubungan pusat-daerah dalam kerangka desentralisasi digunakan sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPR RI memiliki peran strategis sebagai jembatan antara kepentingan lokal dan kebijakan nasional. Namun, peran ini tidak mudah dijalankan. Tantangan seperti keterbatasan waktu kunjungan, ekspektasi masyarakat yang tinggi, dan kendala anggaran negara sering kali menghambat realisasi aspirasi menjadi kebijakan konkret. Akibatnya, banyak warga merasa kecewa dan tidak percaya bahwa aspirasi mereka benar-benar diperjuangkan. Kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif pun turut terdampak. Dalam konteks ini, reses harus dilihat bukan sekadar kegiatan formal, melainkan ruang dialog yang bermakna dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya penguatan mekanisme komunikasi dua arah, pelibatan masyarakat secara aktif, serta tindak lanjut yang nyata atas setiap aspirasi yang dihimpun. Dengan begitu, anggota DPR RI dapat lebih efektif menjalankan fungsi representasinya, serta memperkuat kualitas demokrasi partisipatif di tingkat lokal.