Seksualitas dan Negara: Permasalahan Dispensasi Perkawinan Anak di Indonesia

Tri Hendra Wahyudi, Juwita Hayyuning Prastiwi

Abstract

The Revision of the Marriage Law has improved the marriage age limit for women from initially 16 years old became 19 years old. But in fact, the limit change has not been able to reduce the number of child marriages in Indonesia. Since the Law number 16 of 2019 has been ratified for two years, child marriage has actually increased. Various conflicting factors have become the roots of child marriage, one of which is regulatory loopholes through the article of marriage dispensation. This study reviews the phenomenon of child marriage, focused primarily on how the marriage dispensation policy works. This problem is analyzed using the theory of power and sexuality from Michel Foucault and a feminist perspective. Under the feminist research methodology paradigm, the study was conducted qualitatively through the literature review method. As a result, the practice of state power over sexuality (the episteme of political power) appears to be strongly influenced by the first-tier episteme (religion). At the community level, various reasons for proposing a marriage dispensation, such as poverty, low education, and traditions are legitimized by the influence of religious interpretations which allow child marriage. Distracted by the condition of the community, the government, which should ideally be a barrier to child marriage, actually granted the majority of marriage dispensation applications. The strong first-tier episteme is also reflected by the consideration of judges who grant marriage dispensation. Therefore, the government has contributed to increasing the number of child marriages. As a solution, the House of Representatives through its oversight function can encourage the government to implement a gender perspective through a national strategy that has been proclaimed, as well as encourage the government to increase the number of female judges in the Religipus Courts.


Abstrak

Revisi UU Perkawinan telah menghasilkan kemajuan pada batas usia perkawinan bagi perempuan, dari awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Namun faktanya, perubahan batas usia perkawinan belum mampu menekan angka perkawinan anak di Indonesia. Dalam kurun dua tahun sejak UU Nomor 16 Tahun 2019 disahkan, perkawinan anak justru mengalami peningkatan. Berbagai faktor saling sengkarut menjadi akar perkawinan anak, salah satunya adalah celah regulasi melalui pasal dispensasi kawin. Kajian ini mengulas fenomena perkawinan anak, berfokus terutama pada bagaimana kebijakan dispensasi perkawinan bekerja. Persoalan tersebut dianalisis menggunakan teori kekuasaan dan seksualitas dari Michel Foucault dan perspektif feminis. Di bawah paradigma metodologi penelitian feminis, kajian dilakukan secara kualitatif melalui metode literature review. Sebagai hasilnya, praktik kuasa negara terhadap seksualitas (episteme kekuasaan politik), tampak kuat dipengaruhi episteme lapis pertama (agama). Pada level masyarakat, berbagai sebab pengajuan dispensasi kawin seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, serta tradisi, dilegitimasi pengaruh tafsir agama yang membolehkan perkawinan anak. Gayut dengan kondisi masyarakat, pemerintah yang idealnya menjadi perintang perkawinan anak justru mengabulkan mayoritas pengajuan dispensasi kawin. Kuatnya episteme lapis pertama, juga tergambar pada pertimbangan hakim yang mengabulkan dispensasi kawin. Harus diakui bahwa pemerintah telah turut berkontribusi dalam peningkatan jumlah perkawinan anak. Sebagai solusi, DPR RI melalui fungsi pengawasan dapat mendorong pemerintah mengimplementasikan perspektif gender dalam strategi nasional yang telah dicanangkan, serta mendorong pemerintah memperbanyak jumlah hakim perempuan di Pengadilan Agama.

Keywords

perkawinan anak; teori kekuasaan; negara dan seksualitas; kekerasan anak dan perempuan; dispensasi kawin

Full Text:

pdf

References

Abubakar, F. (2019). Islamic family law reform: Early marriage and criminalization (a comparative study of legal law in Indonesia and Pakistan). Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum, 4(2), 97–118. https://doi.org/10.22515/alahkam.v4i2.1667

Andina, E. (2021). Meningkatnya angka perkawinan anak saat pandemi Covid-19. Info Singkat, XIII(4), 13–18. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-232.pdf

Antikasari, B. (2021, April 10). Dampak pandemi terhadap pernikahan dini. Radar Semarang. https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2021/04/10/perkawinan-anak-marak-saat-pandemi/

Badan Pengadilan Agama. (2022, March 30). Signifikannya Perkara dispensasi kawin terus meningkat di masa pandemi Covid-19. Badilag. Retrieved December 14, 2022, from https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/signifikannya-perkara-dispensasi-kawin-terus-meningkat-di-masa-pandemi-covid-19

Badan Pusat Statistik. (n.d.). Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen), 2019–2021. Badan Pusat Statistik. Retrieved December 14, 2022, from https://www.bps.go.id/indicator/40/1360/1/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html

Badan Pusat Statistik. (2020). Statistik pemuda Indonesia 2020. Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik, United Nations Children's Fund, Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak, & Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda [Laporan]. Badan Pusat Statistik. https://puskapa.org/publikasi/881/

Bahri, S. (2021, May 25). Dispensasi kawin jelang dua tahun pasca perubahan UU Perkawinan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Retrieved December 14, 2022, from https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/dispensasi-kawin-jelang-dua-tahun-pasca-perubahan-uu-perkawinan-oleh-syamsul-bahri-s-h-i-25-5

Bemmelen, S. T. V., & Grijns, M. (2018). Relevansi kajian hukum adat: Kasus perkawinan anak dari masa ke masa. Mimbar Hukum Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 30(3), 516–543. https://doi.org/10.22146/jmh.38093

Bourdieu, P. (2010). Dominasi maskulin. Jalasutra.

Cameron, L., Suarez, D. C., & Wieczkiewicz, S. (2022). Child marriage: using the Indonesian family life survey to examine the lives of women and men who married at an early age. Rev Econ Household, (2022). https://doi.org/10.1007/s11150-022-09616-8

Darmadi, D. (2020). Consistency implementation of the regulation on young marriage in Indonesia. Legality : Jurnal Ilmiah Hukum, 28(2), 183–195. https://doi.org/10.22219/ljih.v28i2.13194

Dewi, A., Ari, I., Dewi, A., Ketut, N., Dharmawan, S., Agung, A., & Eka, I. (2022). The role of human rights and customary law to prevent early childhood marriage in Indonesia. Sriwijawa Law Review, 6(2), 268–285.

Djamilah, R. K. (2014). Dampak perkawinan anak di Indonesia. Jurnal Studi Pemuda, 3(1), 1–16.

Dreyfus, H. (1983). Foucault: Structuralism and hermeneutics. The University of Chicago Press.

Foucault, M. (1997). Sejarah Seksualitas: Seks dan Kekuasaan (J. Couteau, Ed.; R. S. Hidayat, Trans.). PT Gramedia Pustaka Utama.

Handayani, Y. S., Urrahman, M. F., Haq, M. I., Pahlevi, F. N., Akbar, D. A., & Azhar, Y. (2021). Impacts and problems of early marriage during the Covid-19 pandemic. Syiah Kuala Law Journal, 5(2), 230–237. https://doi.org/10.24815/sklj.v5i2.21906

Judiasih, S. D., Rubiati, B., Yuanitasari, D., Salim, E. F., & Safira, L. (2020). Efforts to eradicate child marriage practices in Indonesia: Towards sustainable development goals. Journal of International Women’s Studies, 21(6), 135–149.

Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasari, D. (2018). Women, law and policy: Child marriage practices in Indonesia. NOTARIIL: Jurnal Kenotariatan, 3(1), 47–55. https://doi.org/10.22225/jn.3.1.647.47-55

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2015). Situasi kesehatan reproduksi remaja. Pusat Data dan Informasi Kemenkes. https://www.kemkes.go.id/article/view/15090200001/situasi-kesehatan-reproduksi-remaja.html

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021, March 18). MUI dan Pemerintah sepakat deklarasikan gerakan nasional pendewasaan usia perkawinan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Retrieved December 14, 2022, from https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3100/mui-dan-pemerintah-sepakat-deklarasikan-gerakan-nasional-pendewasaan-usia-perkawinan-untuk-peningkatan-kualitas-sumber-daya-manusia-indonesia

Khiyaroh. (2020). Alasan dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Al-Qadha, 7(1), 1–15. https://doi.org/10.32505/qadha.v7i1.1817

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2021). CATAHU 2021: Perempuan dalam himpitan pandemi: Lonjakan kekerasan seksual, kekerasan siber, perkawinan anak dan keterbatasan penanganan di pengah Covid-19. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/catahu-2021-perempuan-dalam-himpitan-pandemi-lonjakan-kekerasan-seksual-kekerasan-siber-perkawinan-anak-dan-keterbatasan-penanganan-di-tengah-covid-19

Latifiani, D. (2019). The darkest phase for family: Child marriage prevention and its complexity in Indonesia. Journal of Indonesian Legal Studies, 4(2), 241–258. https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708

Lubis, A., Baharuddin, A., Meganingratna, A., Lubis, M. A., Fajar, U., Hasanuddin, U., & Utara, U. S. (2021). NGOs and child marriage problem in Indonesia: Analysis. Gorontalo Journal of Government and Political Studies, 4(1), 85–95. https://doi.org/10.32662/gjgops.v4i1.1346

Nabila, R., Roswiyani, R., & Satyadi, H. (2022). A literature review of factors influencing early marriage decisions in Indonesia. Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Sciences and Humanities (TICASH 2021), 655(Ticash 2021), 1392–1402. https://doi.org/10.2991/assehr.k.220404.223

Nuruddin, A. (2014). Hukum perdata Islam di Indonesia: Studi krisis perkembangan hukum Islam dari fikih. Prenada Media.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. (2019).

Psaki, S. R., Melnikas, A. J., Haque, E., Saul, G., Misunas, C., Patel, S. K., & Ngo, T. (2021). What are the drivers of child marriage? A conceptual framework to guide policies and programs. Journal of Adolescent Health, 69(6), S13–S22. https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2021.09.001

Pusat Kajian Anggaran Setjen DPR RI. (2021). Perhatian terhadap perkawinan anak Indonesia. Budget Issue Brief, 2(1), 1–3. https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kajian/file/kajian-488.pdf

Putri, A. (2015, June 19). Alasan MK tolak kenaikan usia minimum pernikahan. Rappler. Retrieved December 14, 2022, from https://www.rappler.com/world/96844-alasan-mk-tolak-judicial-review-usia-kawin/

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. (2017).

Rachman, D. A. (2020, February 4). Menteri PPPA: 1 dari 9 Perempuan Usia 20-24 Tahun Menikah Saat Anak-anak. Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2020/02/04/15304271/menteri-pppa-1-dari-9-perempuan-usia-20-24-tahun-menikah-saat-anak-anak

Rahayu, W. D., & Wahyuni, H. (2020). The influence of early marriage on monetary poverty in Indonesia. Journal of Indonesian Economy and Business, 35(1), 30–34. https://doi.org/10.22146/jieb.42405

Rohayana, A. D. (2020). Gender discrimination on child marriage in Indonesia: A Quantitative research using bootstrap approach. Jurnal Kajian Gender Muwazah, 12(2), 237–254. https://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/2847/1826

Salam, S. (2017). Dispensasi perkawinan anak di bawah umur: Perspektif hukum negara, hukum adat dan hukum agama. Hukama, 1(1), 110–124. https://doi.org/10.31869/plj.v1i1.273

Setiadi, S. (2021). Getting married is a simple matter: Early marriage among Indonesian muslim girls in rural areas of Java. JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo), 5(2), 143–154. https://doi.org/10.21580/jsw.2021.5.2.7970

Sigiro, A. N. (2020). Menghapus perkawinan anak dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melalui teori hukum feminisme dan pendekatan hak anak. Jurnal Perempuan, 105(2), 117–133.

Subchi, I., Arsadani, Q., Helmi, M. I., & Faridho, E. (2021). Legal policy of child marriage in the Covid-19 pandemic period. Samarah, 5(2), 846–866. https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i2.10570

Sudiarja, A. (2003). Michel Foucault dalam sejarah seksualitas. Majalah BASIS.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. (2019).

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. (1946).

Widyawati, E., & Pierewan, A. C. (2017). Determinan pernikahan usia dini di Indonesia. SOCIO: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 14(1), 55–70. https://doi.org/10.21831/socia.v14i1.15890


DOI: https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i2.2988

Refbacks

  • There are currently no refbacks.