Peran Pemerintah Daerah dalam Implementasi Program Kartu Prakerja di Provinsi Jawa Barat

Elga Andina

Abstract

The Pre-Employment Card Program is a responsive policy due to the difficulty of getting a job, especially during the pandemic. Subnational governments are expected to play roles in (1) socialization; (2) provision of data on training institutions; (3) provision of data on manpower needed in the region; and (4) facilitation of participant registration. This study conducted a formative evaluation to find out the role of the subnational government in supporting the implementation of the Pre-Employment Card Program in West Java Province who holds the highest number of the Pre-Employment Card Program beneficiary in Indonesia. The data were obtained from interviews with officers of the Manpower and Transmigration Office of West Java Province, the Bandung City Manpower Office, the Social Service of West Java Province, labor union, and the Indonesian Employers' Association of West Java Province. Using the narrative analysis technique, it can be concluded that the role of subnational government in the Pre-Employment Card Program is minimal, which only acts as spectators. Of the four mandated roles, the West Java subnational government can only socialize and provide facilitation services for registration and selection of types of training. Therefore, Commission IX needs to encourage the central government to provide access and space for the subnational government to carry out its roles in order to increase the effectiveness of the implementation of the Pre-Employment Card Program. There’s also a  need to encourage the subnational government to stimulate the labor market in its region to absorb graduates of the Pre-Employment Card Program training.


Abstrak:

Program Kartu Prakerja merupakan kebijakan responsif atas kekhawatiran sulitnya mendapatkan pekerjaan, terutama di masa pandemi. Pemda diharapkan berperan dalam (1) sosialisasi; (2) penyediaan data lembaga pelatihan; (3) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja di daerahnya; dan (4) fasilitasi pendaftaran peserta. Penelitian ini melakukan evaluasi formatif untuk mengetahui bagaimana peran pemda dalam mendukung pelaksanaan Program Kartu Prakerja  Provinsi Jawa Barat yang merupakan daerah penerima Program Kartu Prakerja tertinggi di Indonesia. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung, Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, serikat pekerja, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia Provinsi Jawa Barat. Dengan teknik analisis naratif, dapat disimpulkan minimnya peran pemerintah daerah (pemda) dalam Program Kartu Prakerja yang hanya bertindak sebagai penonton. Dari empat peran yang diamanatkan, pemda Jawa Barat baru dapat melakukan sosialisasi dan memberikan layanan fasilitasi pendaftaran dan pemilihan jenis pelatihan. Oleh karena itu, Komisi IX perlu mendorong pemerintah pusat untuk memberikan akses dan ruang bagi pemda untuk melaksanakan perannya sehingga dapat meningkatkan efektivitas implementasi Program Kartu Prakerja. Selain itu, pemerintah pusat juga perlu mendorong pemda menggeliatkan pasar tenaga kerja di daerahnya untuk menyerap lulusan pelatihan Program Kartu Prakerja.

Keywords

Pre-Employment Card Program; subnational government; training

Full Text:

pdf

References

Adjie, M. F. P., & Rachman, D. F. (2020, Juli 3). Preemployment card program halts course bundles. The Jakarta Post . Diakses dari https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/02/preemployment-card-program-suspends-course-bundles-amid-irregularities.html

Aji, M. R. (2020, Juni 19). Kartu Prakerja, KPK: Face recognition hanya untuk BIN dan Polisi. Nasional Tempo.co . Diakses dari https://nasional.tempo.co/read/1355532/kartu-prakerja-kpk-face-recognition-hanya-untuk-bin-dan-polisi

Alatas, V., Hanna, R., Maulana, A., Olken, B. A., Satriawan, E., & Sumarto, S. (2021, Oktober 4). Evaluasi dampak kartu prakerja: Temuan awal . J-PAL Asia Tenggara dan LPEM FEB UI. Diakses dari https://public-prakerja.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/www/ebook-reporting/Ringkasan_Eksekutif_Kajian_Evaluasi_Dampak_Kartu_Prakerja_2021_oleh_J-PAL_SEA_Bahasa.pdf

Aminullah, E. (2004). Berpikir sistemik: untuk pembuatan kebijakan publik, bisnis, dan ekonomi . Jakarta: Penerbit PPM.

Bachtiar, P. P., Bima, L., Andrina, M., Warda, N., & Yusrina, A. (2020, April 6). Kartu Prakerja di tengah pandemi covid-19: asesmen cepat dari sudut pandang peserta program. Catatan Penelitian Smeru No. 3/2020 . SMERU. https://smeru.or.id/en/file/2843/download?token=HoH6Q1u4

Badan Pusat Statistik. (2021). Karakteristik penerima Program Kartu Prakerja . Jakarta: Badan Pusat Statistik. Diakses dari https://public-prakerja.oss-ap-southeast-5.aliyuncs.com/www/ebook-reporting/laporan-bps-agustus-2021.pdf

Balai Kerja Mandiri Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat. (2017, Maret 29). Kerja mandiri jadi pilihan . Balai Latihan Kerja Mandiri Provinsi Jawa Barat. Diakses dari http://balatrans.disnakertrans.jabarprov.go.id/index.php/web/berita/detail/166/kerja-mandiri-jadi-pilihan

Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020, Juni 18). KPK minta Pemerintah tunda Program Kartu Prakerja . KPK.go.id. Diakses dari https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1700-kpk-minta-pemerintah-tunda-program-kartu-prakerja

Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan. (2020, Juni 12). Setiap Jumat, Menaker Ida bantu pekerja terPHK dengan program padat karya . Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Diakses dari https://kemnaker.go.id/news/detail/setiap-jumat-menaker-ida-bantu-pekerja-terphk-dengan-program-padat-karya

CNN Indonesia. (2020, Juli 20). Pelatihan kartu prakerja dihentikan, bukan programnya. CNN Indonesia . Diakses dari https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200702125648-532-520002/pelatihan-kartu-prakerja-dihentikan-bukan-programnya

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. (2022, Maret 14). Jawaban Tertulis atas pertanyaan Pengumpulan Data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur [Jawaban tertulis]. Pengumpulan Data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Tidak diterbitkan.

Dinas Ketenagakerjaan Kota Bandung. (tt). Selayang pandang. Disnaker Kota Bandung: New BIMMA. Diakses dari https://disnaker.bandung.go.id/

Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. (2022, Maret 17). Pengumpulan Data Perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur [verbatim]. Pengumpulan Data Perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur . tidak diterbitkan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. (2022, Maret 16). Jawaban pertanyaan pengumpulan data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur [Jawaban Tertulis]. Pengumpulan Data perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI . tidak diterbitkan.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. (tt). Tugas pokok dan fungsi . Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat. Diakses dari http://disnakertrans.jabarprov.go.id/tupoksi

Fauzia, M. (2020, Juni 19). Insentif belum cair, kartu prakerja masih dalam proses evaluasi. Kompas.com . Diakses dari https://money.kompas.com/read/2020/06/19/114000226/insentif-belum-cair-kartu-prakerja-masih-dalam-proses-evaluasi

Firnanda, A., Fitri, C., & Ardianto, F. (2021). Evaluasi Program Kartu Prakerja ditinjau dari asas kemanfaatan dan aksesibilitas. Jurnal Hukum Magnum Opus, 4 (2), 170–180. Diakses dari https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/Magnumopus/article/download/5243/pdf

Ginting, M. L. B., & Herdiyana, R. (2020). Peran pemerintah pada kebijakan kartu prakerja dalam memulihkan kesejahteraan pekerja di masa pandemi Covid-19. Jurnal Analis Kebijakan, 4 (2), 1–15. Diakses dari http://jak.lan.go.id/index.php/jurnalpusaka/article/download/431/71

Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat. (2022, Maret 15). Wawancara Pengumpulan Data Perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur [verbatim]. Pengumpulan Data Perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur . tidak diterbitkan.

Karunia, A. M. (2022, Februari 17). Syarat dan cara daftar Kartu Prakerja gelombang ke-23 tahun ini. Kompas.com . Diakses dari https://www.kompas.com/wiken/read/2022/02/17/165619481/syarat-dan-cara-daftar-kartu-prakerja-gelombang-ke-23-tahun-ini?page=all

Kementerian Ketenagakerjaan. (tt). Apa sih Kartu Prakerja itu? Kemnaker.go.id. Diakses dari https://pelatihan.kemnaker.go.id/prakerja/about?acceptPreWorkCard=1

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2021, November 25). Tentang Kartu Prakerja . Kartu Prakerja. Diakses dari https://www.prakerja.go.id/tanya-jawab/tentang-kartu-prakerja

Kuncoro, M. (2014). Otonomi daerah: menuju era baru pembangunan daerah . Jakarta: Penerbit Erlangga.

LPSOS. (2021, Juni). SEA AHEAD: Evolving opinions and behavior in Southeast Asia through the COVID-19 pandemic findings from a study conducted June 2021 [Paparan]. Prakerja. Diakses dari https://static-asset-cdn.prakerja.go.id/www/ebook-reporting/Laporan-Survei-Ipsos-Juni-2021-terkait-Bantuan-Pemerintah-selama-pandemi-Covid-19.pdf

Lukihardianti, A. (2021, April 13). Ini pelatihan yang diminati peserta Kartu Prakerja di Jabar. Republika . Diakses dari https://www.republika.co.id/berita/qrhmog428/ini-pelatihan-yang-diminati-peserta-kartu-prakerja-di-jabar

Luthfi, N. A. (tt). Program Kartu Prakerja di tengah pandemi . Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Diakses dari https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/program-kartu-prakerja-di-tengah-pandemi

Muluk, M. R. K. (2006). Desentralisasi dan pemerintahan daerah . Malang: Banyumedia.

Murdaningsih. (2020, April 1). Persiapkan Kartu Prakerja, Menaker minta data karyawan PHK. Republika.co.id . Diakses dari https://republika.co.id/berita/q8455x368/persiapkan-kartu-prakerja-menaker-minta-data-karyawan-phk

Noerkaisar, N. (2021, Juni 30). Efektivitas penyaluran bantuan sosial pemerintah untuk mengatasi dampak Covid-19 di Indonesia. Jurnal Manajemen Perbendaharaan, 2 (1), 83–104. doi: 10.33105/jmp.v2i1.363

Pamungkas, W. W. (2020, April 30). Sulit daftar Kartu Prakerja? Disnakertrans Jabar buka layanan asistensi. Bisnis Jabar . Diakses dari https://bandung.bisnis.com/read/20200430/550/1235085/sulit-daftar-kartu-prakerja-disnakertrans-jabar-buka-layanan-asistensi

Parlementaria. (2021, Maret 29). Program Kartu Prakerja berpotensi timbulkan ‘moral hazard’. Parlementaria . Diakses dari https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/32347/t/Program+Kartu+Prakerja+Berpotensi+Timbulkan+%E2%80%98Moral+Hazard%E2%80%99

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. (2020, Juli 1). Inilah lima upaya Jabar dorong UMKM saat pandemi Covid-19 . Pemprov Jabar. Diakses dari https://jabarprov.go.id/index.php/news/38315/2020/07/01/Inilah-Lima-Upaya-Jabar-Dorong-UMKM-Saat-Pandemi-Covid-19

Pemerintah Provinsi Jawa Barat. (2021, April 8). Jabar akan intens sosialisasi pelatihan dalam kartu prakerja . Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Diakses dari https://jabarprov.go.id/index.php/news/41928/2021/04/08/Jabar-Akan-Intens-Sosialisasi-Pelatihan-dalam-Kartu-Prakerja

Peraturan Walikota Bandung Nomor 135 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Dinas Daerah Kota Bandung. (2014).

Pradana, R. S. (2020, Juli 4). Dampak Covid-19, ini 5 provinsi dengan jumlah PHK terbanyak! Ekonomi Bisnis.com . https://ekonomi.bisnis.com/read/20200704/12/1261583/dampak-covid-19-ini-5-provinsi-dengan-jumlah-phk-terbanyak

Prakerja. (tt). Penerima Gelombang 23 Prakerja diumumkan, Denni Purbasari ajak manfaatkan fitur ‘cari pelatihan’ . Prakerja. Diakses dari https://www.prakerja.go.id/artikel/penerima-gelombang-23-prakerja-diumumkan-denni-purbasari-ajak-manfaatkan-fitur-cari-pelatihan

Predianto, T., & Khoirurrosyidin. (2020). Mengkaji upaya pemerintah melalui Program Kartu Prakerja dalam perspektif pemberdayaan di masa pandemi Covid-19. Gorontalo Journal of Government and Politics, 3 (2), 115–127. doi: 10.32662/gjgops.v3i2.1175

Sarasa, A. B. (2021, November 27). Terbanyak di Indonesia, penerima Kartu Prakerja di Jabar hampir 1,5 juta orang. IDX Channel . Diakses dari https://www.idxchannel.com/milenomic/terbanyak-di-indonesia-penerima-kartu-prakerja-di-jabar-hampir-15-juta-orang

Septiadi, S. A., Sintaasih, D. K., & Wibawa, I. M. A. (2017). Pengaruh keterlibatan kerja terhadap kinerja dengan pemediasi komitmen organisasional. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, 6 (8), 3103–3132. Diakses dari https://media.neliti.com/media/publications/165392-ID-pengaruh-keterlibatan-kerja-terhadap-kin.pdf

Serikat Buruh Sejahtera Independen 92. (2022, Maret 17). Wawancara Pengumpulan Data Perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur [verbatim]. Pengumpulan Data Perlindungan tenaga kerja ter-phk dan menganggur . tidak diterbitkan.

Shalihah, N. F. (2020, April 9). Karyawan yang terkena PHK, dirumahkan, gaji tidak penuh dapat mendaftar Kartu Prakerja, simak cara daftarnya. Kompas.com . https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/09/194400065/karyawan-yang-terkena-phk-dirumahkan-gaji-tidak-penuh-dapat-mendaftar-kartu?page=all

SMERU. (2020, April 6). Respons SMERU terhadap pelaksanaan Program Kartu Prakerja (Perpu No 1 Tahun 2020) . Diakses dari https://smeru.or.id/en/node/2091

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kebijakan . Yogyakarta: Penerbit Alfabeta.

Tim Redaksi JabarEkspres.com. (2021, April 1). Mau cari lowongan pekerjaan? Disnakertrans Jabar punya Aplikasi Jabarjawara.id. Jabar Ekspres . Diakses dari https://jabarekspres.com/berita/2021/04/01/mau-cari-lowongan-pekerjaan-disnakertrans-jabar-punya-aplikasi-jabarjawara-id/


DOI: https://doi.org/10.46807/aspirasi.v13i1.2994

Refbacks

  • There are currently no refbacks.