PEMBERLAKUAN UPAH MINIMUM DALAM SISTEM PENGUPAHAN NASIONAL UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
Abstract
Keywords
Full Text:
UntitledReferences
Buku
Asyhadie, Zaeni. 2007. Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Hakim, Abdul. 2006. Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Halim, Ridwan. 2001. Hukum Perburuhan dalam Tanya Jawab, Cet. 2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Kartasapoetra, G. A.G. Kartasapoetra, dan R.G. Kartasapoetra. 1986. Hukum Perburuhan di Indonesia Berdasarkan Pancasila. Jakarta: Bina Aksara.
Kertonegoro, Sentanoe. 1999. Pengupahan (Wages). Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.
Nurachmad, Much. 2009. Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan, Jakarta: Visimedia
Simanjuntak, Payaman J. 1985. Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
Soedarjadi. 2009. Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
Soepomo, Imam. 1990. Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja. Jakarta: Djambatan.
Soepomo, Imam. 2003. Pengantar Hukum Perburuhan. Jakarta: Djambatan.
Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Majalah
Halim, Mochtar. “Upah Layak Merupakan Tolak Ukur Keberhasilan Pertumbuhan Perekonomian”, Majalah Tenaga Kerja Triparti Nasional, Jakarta, 4 Juli 2000, hlm. 34.
Santoso, Budi. “Buruh Kembali Gugat UMP DKI,” Warta Perundang-Undangan, Edisi 92 (26 November-2 Desember 2013),
Dokumen
Bagian PUU Bidang Kesejahteraan Rakyat. Kajian Tentang Efektivitas Pemberian Upah Dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dalam Rangka Penyusunan RUU Tentang Sistem Pengupahan Nasional, Sekretariat Jenderal DPR RI, Jakarta: 2010.
Peraturan Perundangan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak.
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1982 tentang Perlindungan Upah.
Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
Internet
Ady. “Permenaker Upah Minimum Dinilai Diskriminatif Membedakan Upah Minimum Untuk Pekerja dan Industri Padat Karya,” http://www.hukumonline. com/berita/baca/lt52650a8f62a4b/permenakerupah-minimum-dinilai-diskriminatif, diakses tanggal 18 Desember 2013.
Purwati, Endang. “Kajian Permohonan Penangguhan UMK 2009,” dalam http//www.disnakertransduk, diakses pada tanggal 18 Desember 2013.
jatimprov.go.id/berita/artikel/37-ketenagakerjaan,diakses pada tanggal 18 Desember 2013.
Kasim, Umar. “Struktur dan Skala Upah,” dalam http://www.hukumonline.com/ klinik/detail/cl6087/struktur-dan-skala-upah, diakses pada tanggal 19 Desember 2013.
“Upah 2014 Lebih Tekankan Kesejahteraan Buruh,” dalam http://www.pikiran-rakyat.com/node/253864, diakses tanggal 19 Desember 2013.
DOI: https://doi.org/10.46807/aspirasi.v5i1.448
Refbacks
- There are currently no refbacks.