BENTUK LEMBAGA YANG IDEAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH (STUDI DI KOTA MALANG DAN KABUPATEN GIANYAR)

Sri Nurhayati Qodriyatun

BENTUK LEMBAGA YANG IDEAL DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH (STUDI DI KOTA MALANG DAN KABUPATEN GIANYAR)

Sri Nurhayati Qodriyatun

Abstract

Waste is common problem faced by many cities in Indonesia, but not all cities have provided a good waste services. One of the factors that affect the low level waste services in a city is a form of waste management agency or institution. In general, the capacity or the ability of the waste service institutions in many cities are smaller than the amount of waste that should they manage. The research has been done in 2013, by using qualitative methods. It is concluded that the institution of waste management needs to be split between the regulator and the operator. Dinas works as regulator and BLUD as operator. The separation of role on institution of the waste management will lead the institution’s work getting more effective and efficient.

Keywords

Lembaga pengelola sampah; pengelolaan sampah; pelayanan persampahan.

Full Text:

Untitled

References

Buku

Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan. 2013. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013, Jakarta: Kementerian Kesehatan,.

Damanhuri, Enri., dan Padmi, Tri. 2010. Pengelolaan Sampah – Diktat Kuliah TL-3104 Edisi Semester I 2010/2011, Bandung: Program Studi Teknik Lingkungan Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan, Institut Teknologi Bandung,.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gianyar. 2013. Laporan Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Gianyar Tahun 2012, Gianyar.

Neuman, W.L. 2006. Social Research Method: Qualitative and Quantitative Approaches, sixth edition, USA: Person International Edition, Inc.

Pokja Sanitasi Gianyar. 2012. Memorandum Program Sektor Sanitasi Kabupaten Gianyar, Gianyar: Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Gianyar.

Pusat Kajian Strategis Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum. 2014. Profil Investasi Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum, Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum.

Rahardyan B., dan A.S, Widagdo. 2005. Peningkatan Pengelolaan Persampahan Perkotaan Melalui Pengem-bangan Daur Ulang, Materi Lokakarya 2 Pengelolaan Persampahan di Propinsi DKI Jakarta.

Saraswati, Endang. 2007. Model Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan Persampahan Berbasis Partisipasi Masyarakat (Studi Kasus Kota Bandung), Disertasi, Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Wulandari WP, Farrah., dan Prasetyia, Ferry. 2011. “Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kota Malang (Studi pada Retribusi Sampah dan Layanan Kebersihan), Jurnal Aplikasi Manajemen, Volume 9 Nomor 3 Mei 2011, p. 762-774

LAKIP DKP Kota Malang Tahun Anggaran 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah.

Internet

Muhammad Aminudin, “Warga Sekitar TPA Supiturang Memanfaatkan Gas Metan untuk Memasak”, 8 Januari 2014, detiknews, http://news.detik.com/surabaya/read/2014/01/08/085317/2461211/475/ warga-sekitar-tpa-supiturang-manfaatkan-gasmetan-untuk-memasak, diakses 26 Maret 2014.

DOI: https://doi.org/10.46807/aspirasi.v6i1.465