Peran Tuas Kebijakan dalam Institutional Bricolage Pekerja Migran Indonesia Semi-Skilled Malaysia untuk Pemenuhan Gizi

Abstract

Proses migrasi bagi manusia telah menjadi fenomena yang berlangsung lama, di mana pencarian pekerjaan di lokasi tujuan migrasi menjadi langkah penting untuk bertahan hidup. Namun, proses migrasi sering kali menimbulkan dinamika dan berbagai masalah, khususnya terkait pemenuhan kebutuhan dasar seperti gizi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik adaptasi pekerja migran Indonesia (PMI) semi-terampil di Malaysia, dengan fokus pada pemenuhan gizi menggunakan konsep cognitive frame dan institutional bricolage dari Jens Beckert. Menggunakan pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui metode text network analysis (TNA), wawancara mendalam, focus group discussion (FGD), dan photovoice pada Oktober 2024. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman PMI terkait gizi sebagian besar dipengaruhi oleh jaringan sosial sesama pekerja migran dan rekan kerja/kuliah, bukannya oleh institusi formal seperti Kedutaan Besar Republik Indonesia. Hal ini mengarah pada fenomena institutional bricolage, di mana PMI menciptakan solusi mandiri untuk masalah gizi, termasuk berbagi informasi nutrisi melalui komunitas mereka. DPR RI seyogianya dapat melakukan diskusi konstruktif dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) mengenai isu makan bergizi bagi PMI, serta mendukung kebijakan pengurangan harga bahan makanan melalui legalisasi kebijakan yang relevan. Selain itu, diperlukan revisi regulasi yang mengatur antara Indonesia dan Malaysia terkait rekomendasi tersebut, serta pelaksanaan pelatihan gizi berbasis komunitas dengan PPI sebagai mediator. Rekomendasi-rekomendasi ini dapat diimplementasikan melalui advokasi kebijakan oleh DPR RI, khususnya Komisi II, IV, VI, dan IX, untuk merancang regulasi yang responsif terhadap kebutuhan riil PMI.