POSISI PEKERJA OUTSOURCING DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Dinar Wahyuni

Abstract

Outsourcing is legitimate after Act No. 13 of 2003 regarding employment was passed. This paper tries to analyze the position of outsourced workers in the act from three dimension i.e. worker relations, worker unions, industrial conflict and its resolution. From the worker relations dimension, workers’ status is unclear because the outsourcing agreement made was between the employee and the outsourcing companies. There has been inconsistencies in application of working agreement, and this will reduce workers’ rights. From the trade unions dimensions, the practice of outsourcing will further minimize the function and role of unions within the company. From the industrial conflict dimensions and its resolution, if a conflict occur, the authorities who resolve the dispute is the outsourcing company. It happens because the agreement made is between the worker and the outsourcing company.

Keywords

outsourcing; hubungan industrial; pekerja

Full Text:

Untitled

References

Buku

Habibi, Muhtar. 2009. Gemuruh Buruh Di Tengah Pusaran Neoliberalisme: Pengadopsian Kebijakan Perburuhan Neoliberal Pasca Orde Baru. Yogyakarta: Gava Media.

Kertonegoro, Sentanoe. 1999. Hubungan Industrial: Hubungan Antara Pengusaha dan Pekerja (Bipartit) dan Pemerintah (Tripartit). Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia.

Nisbet, Robert A. 1972. Social Change and History - Aspects of the Western Theory of Development. London: Oxfort University Press dalam Satjipto Rahardjo. 1980. Hukum dan Masyarakat. Bandung : Angkasa.

Priambudi, Komang. 2008. Outsourcing Versus Serikat Kerja. Jakarta: Alihdaya Publishing.

Silaban, Rekson. 2009. Reposisi Gerakan Buruh, Peta Jalan Gerakan Buruh Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sudjana, Eggi. 2002. Buruh Menggugat. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Yasar, Iftida. 2008. Sukses Implementasi Outsourcing. Jakarta : PPM.

Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Internet

“Buruh Mengamuk, Batam Rusuh,” http://mail.serambinews.net/news/view/29185/buruhmengamuk-batam-rusuh, diakses tanggal 6 Oktober 2010.

“Gambaran Buruh Outsourcing,” http://soulofdistortion.wordpress.com/2007/07/30/ gambaran-buruh-outsourcing/, diakses tanggal 6 Oktober 2010.

“Kebijakan Outsourcing,” http://blog.analisisinsure.com/?p=287, diakses tanggal 6 Oktober 2010.

“Outsourcing dan PKWT Dalam Sistem Hubungan Kerja Merupakan Gejala Fleksibilitas Ketenagakerjaan,” http://ocw.usu.ac.id/perburuhan/hk_628_slide_outsourcing_dan_ pkwt_dalam_sistem_hubungan_kerja_merupakan_gejala_kebijakan_fleksibilitas_ ketenaga-kerjaan. pdf, diakses tanggal 6 Oktober 2010.

“Keuntungan dan Kelemahan Sistem Informasi Outsourcing vs Insourcing,” http://primadona. blogstudent.mb.ipb.ac.id/2010 /07/15/keuntungan-dan-kelemahan-sistem-informasi-outsourcing-vs- insourcing/, diakses tanggal 5 Oktober 2010.

“Outsourcing (Alih Daya) dan Pengelolaan Tenaga Kerja Pada Perusahaan,” http:// supremasihukum-helmi.blogspot.com/2009/02/outsourcing-alih-daya-dan-pengelolaan. html, diakses tanggal 6 Oktober 2010.

“Outsourcing di Indonesia”, http://gofartobing.wordpress.com/2010/02/ 01/outsourcing-alihdaya-dan-pengelolaan-tenaga-kerja-pada-perusahaan-tinjauan-yuridis-terhadap-undangundang-nomor-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan/, diakses tanggal 6 Oktober 2010.

“Outsourcing Sebuah Pengingkaran Kapitalisme Terhadap Hak-Hak Buruh,” http://blog.unsri. ac.id/revolusi_jalanan/isu-perburuhan/outsourcing-sebuah-pengingkaran-kapitalismeterhadap-hak-hak-buruh/mrdetail/6616/, diakses tanggal 6 Oktober 2010.

“Pemerintah Janji Benahi Outsourcing,” http://koran.republika.co.id/koran/0/109623/ Pemerintah_Janji_Benahi_I_Outsourcing_I, diakses tanggal 9 November 2011.

“Per Maret 2010, Angka PHK Capai 68.332 Orang,” http://www.portalhr.com/beritahr/ seputarhr/1id1518.html, diakses tanggal 30 September 2010.


DOI: https://doi.org/10.46807/aspirasi.v2i2.438

Refbacks