Browse Title Index

Issue Title
Vol 12, No 1 (2021): JNH VOL 12 NO 1 JUNI 2021 Kedaluwarsa dan Grasi Sebagai Dasar Hapusnya Kewenangan Menjalankan Pidana, Perlukah Diatur Kembali dalam RUU KUHP? (Expiration and Clemency as a Basis for Abolishing Punishment, Does it Need to Be Rearranged in the Criminal Code Bill?) Abstract PDF
Lidya Suryani Widayati
Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017 KEDUDUKAN KONSUMEN DALAM KEPAILITAN (THE POSITION OF CONSUMER IN BANKRUPTCY) Abstract PDF
Luthvi Febryka Nola
Vol 5, No 2 (2014) KEDUDUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING ANTARA PALANG MERAH INDONESIA DENGAN THE INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) TERKAIT DENGAN PEMBERIAN BANTUAN KEMANUSIAAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL (POSITION OF MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN INDONESIA WITH THE RED CROSS INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) LINKED TO HUMANITARIAN RELIEF BASED ON INTERNATIONAL LAW PERSPECTIVE) Abstract PDF
Novianti -
Vol 3, No 2 (2012) KEDUDUKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA INTERNASIONAL: STUDI TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMa SOSEK-MALINDO (POSITION IN THE LOCAL GOVERNMENT OF INTERNATIONAL COOPERATION: STUDY ON THE COOPERATION AGREEMENT SOCIAL ECONOMIC-MALINDO) Abstract PDF
Novianti -
Vol 6, No 1 (2015) KEDUDUKAN PENGGUNA NARKOTIKA DAN KESIAPAN FASILITAS REHABILITASI BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (POSITION OF NARCOTICS USERS AND READINESS FOR REHABILITATION FACILITIES FOR DRUG ABUSERS NARCOTICS BY LAW NUMBER 35 OF 2009 ON NARCOTICS) Abstract PDF
Harris Y. P. Sibuea
Vol 9, No 1 (2018): JNH VOL 9 NO. 1 Juni 2018 Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Dalam Mengatasi Kendala Penanggulangan Tindak Pidana Korporasi (The Role Of Regulation Of The Supreme Court Number 13 Year 2016 In Overcoming Obstacles Of Corporate Criminal Infringement) Abstract PDF
Budi Suhariyanto
Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018 Kedudukan Sita Umum Terhadap Sita Lainnya Dalam Proses Kepailitan (The Position Of General Seizure Towards Others In The Process Of Bankrupcy) Abstract PDF
Luthvi Febryka Nola
Vol 6, No 2 (2015) KEKUASAAN MEMBENTUK UNDANG-UNDANG DALAM SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL SETELAH PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Abstract PDF
Andy Wiyanto
Vol 1, No 1 (2010) Kendala Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Abstract PDF
Marfuatul Latifah
Vol 8, No 1 (2017): JNH VOL 8 NO. 1 Tahun 2017 KENDALA PENERAPAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (THE OBSTACLES OF IMPLEMENTING THE CRIMINAL LIABILITY OF THE CORPORATION AS A CRIMINAL OF CORRUPTION) Abstract PDF
Puteri Hikmawati
Vol 11, No 1 (2020): JNH Vol 11 No 1 Juni 2020 Kepastian Hukum Kedudukan Camat sebagai PPAT Sementara (Legal Certainty of The Position Sub-district Head as Temporaly Land Deed Officer) Abstract PDF
Irfan Iryadi
Vol 2, No 2 (2011) KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Abstract PDF
Monika Suhayati
Vol 4, No 2 (2013) KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012 Abstract PDF
Novianto M. Hantoro
Vol 8, No 2 (2017): JNH Vol 8 NO. 2 Tahun 2017 KEWENANGAN NEGARA DALAM PENGUASAAN TANAH: REDISTRIBUSI TANAH UNTUK RAKYAT (THE AUTHORITY OF THE STATE IN LAND TENURE: REDISTRIBUTION OF LAND TO THE PEOPLE) Abstract PDF
Denico Doly
Vol 2, No 2 (2011) Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta yang berhubungan dengan Tanah Abstract PDF
Denico Doly
Vol 7, No 2 (2016): JNH VOL 7 NO. 2 Tahun 2016 KLASIFIKASI JABATAN DALAM KELEMBAGAAN NEGARA: PERMASALAHAN KATEGORI PEJABAT NEGARA (CLASSIFICATION OF OCCUPIED POSITIONS IN THE STATE OFFICIALS) Abstract PDF
Novianto M. Hartono
Vol 12, No 1 (2021): JNH VOL 12 NO 1 JUNI 2021 Koherensi Sistem Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila (The Coherence of The Pancasila Legal System with the Ideology Reasoning Method of Pancasila) Abstract PDF
NUR HIDAYAT, Desi Apriani
Vol 9, No 2 (2018): JNH VOL 9 NO. 2 November 2018 Konsep dan Pembaruan Residivisme dalam Hukum Pidana di Indonesia (Concept and Reform of Recidivism in Criminal Law in Indonesia) Abstract PDF
Prianter Jaya Hairi
Vol 12, No 2 (2021): JNH VOL 12 NO 2 November 2021 Konstelasi Perkembangan Hermeneutika dalam Filsafat Ilmu sebagai Atribusi Metode Penafsiran Hukum (The Constellation of Hermeneutics’ Development in Philosophy of Science as Attribution of Legal Interpretation Method) Abstract PDF
Fajar Sugianto, Tomy Michael, Afdhal Mahatta
Vol 7, No 1 (2016): JNH VOL 7 NO. 1 Tahun 2016 KONTRADIKSI PENGATURAN “HUKUM YANG HIDUP DI MASYARAKAT” SEBAGAI BAGIAN DARI ASAS LEGALITAS HUKUM PIDANA INDONESIA (THE CONTRADICTION OF “LIVING LAW” REGULATION AS PART OF THE PRINCIPLE OF LEGALITY IN THE INDONESIAN CRIMINAL LAW) Abstract PDF
Prianter Jaya Hairi
Vol 4, No 1 (2013) LAND REFORM MELALUI PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN (KAJIAN YURIDIS TERHADAP UU NO. 56/PRP/ TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH PERTANIAN) Abstract PDF
Sulasi Rongiyati
Vol 3, No 1 (2012) LEGALITAS KEWENANGAN JAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (LEGAL AUTHORIY OF PROSECUTOR IN THE INVESTIGATION OF CORRUPTION) Abstract PDF
Marfuatul Latifah
Vol 6, No 1 (2015) MATERI BARU DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (THE NEW MATERIAL ON COPYRIGHT ACT NUMBER 28 YEAR 2014) Abstract PDF
Trias Palupi Kurnianingrum
Vol 10, No 1 (2019): JNH VOL 10 NO. 1 Juni 2019 Menjaga Netralitas ASN dari Politisasi Birokrasi (Protecting The ASN Neutrality From Bureaucracy Politicization) Abstract PDF PDF
Gema Perdana
Vol 6, No 2 (2015) MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN MENGHENTIKAN PRAKTEK HUKUM LIBERAL Abstract PDF
Novianto Hantoro
76 - 100 of 207 Items << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >>